JURNALKITAPLUS — Pemerintah Australia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, negara Kanguru ini menghadapi ancaman penuaan populasi dan penurunan angka kelahiran. Namun di sisi lain, pemerintah justru mengambil langkah tegas dengan memperketat kebijakan imigrasi nasional.
Berdasarkan laporan Departemen Keuangan Australia, perubahan demografi diperkirakan bakal memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian negara dalam empat dekade ke depan. Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers memperingatkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, tingkat kematian di Australia diproyeksikan bakal melampaui angka kelahiran pada dekade 2060-an. Selain itu, jumlah warga Australia berusia di atas 85 tahun diperkirakan melonjak tiga kali lipat pada 2066, yang secara otomatis mendorong peningkatkan kebutuhan layanan kesehatan secara drastis.
Selama bertahun-tahun, Australia sangat bergantung pada migran untuk menopang pertumbuhan penduduk sekaligus mengisi kebutuhan tenaga kerja vital, terutama di sektor kesehatan dan perawatan lansia. Namun, penurunan fertilitas dan pembatasan imigrasi membawa tren penuaan yang mirip dengan fenomena di Jepang, Jerman, dan Korea Selatan. Laporan tersebut mencatat pertumbuhan penduduk diperkirakan melambat menjadi rata-rata 0,9 persen per tahun dalam empat dekade mendatang, tingkat fertilitas total diprediksi merosot hingga 1,34 pada periode 2065–2066, dan migrasi neto bakal dipangkas hingga 25 persen menjadi sekitar 225.000 orang per tahun pada 2028.
Di tengah tekanan politik dalam negeri, seperti lonjakan dukungan terhadap partai populis One Nation dan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Perdana Menteri Anthony Albanese, pemerintah Partai Buruh menetapkan sejumlah aturan ketat terkait visa. Pelajar asing kini hanya diizinkan memperpanjang visa jika melanjutkan ke jenjang kualifikasi yang lebih tinggi serta dilarang membawa pasangan maupun anak, kecuali pemohon dari wilayah Kepulauan Pasifik dan Asia Tenggara. Selain itu, biaya permohonan visa pelajar melonjak hingga 300 persen menjadi 2.500 dolar Australia dengan persyaratan bahasa Inggris dan tabungan minimum yang lebih ketat.
Pemerintah juga memberlakukan sistem undian untuk perpanjangan visa liburan sambil bekerja (working holiday) dan membatasi pengajuan visa baru dari dalam negeri bagi pemegang visa kunjungan demi mencegah peralihan status visa tanpa meninggalkan Australia. Untuk mengimbangi aturan baru ini, Canberra menambah 100 petugas pengawas guna menindak tegas warga asing yang tinggal melebihi masa berlaku visa (overstay). Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke menegaskan bahwa siapa pun yang ingin tinggal sementara harus mengajukan visa sementara, dan mereka yang tidak lagi memiliki visa valid wajib segera meninggalkan Australia.
Langkah pengetatan ini memicu kekhawatiran besar dari sektor perguruan tinggi. Pendidikan internasional merupakan komoditas ekspor terbesar keempat bagi Australia dengan kontribusi ekonomi mencapai 53,6 miliar dolar Australia per tahun. Direktur Eksekutif Universitas Australia Luke Sheehy menilai bahwa kebijakan yang semakin agresif ini berisiko merusak reputasi serta mengikis kepercayaan internasional terhadap kualitas pendidikan tinggi Australia. |FG12
Reuters
