Jurnalkitaplus – Ketika sebuah isu ekologis tahunan seperti Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terus berulang tanpa penyelesaian nyata, diplomasi konvensional bertabur bahasa inggris yang kaku mendadak kehilangan daya magisnya. Dalam sidang parlemen Malaysia, seorang legislator bernama Kalam Salan memilih melepas jubah Bahasa Melayu formal dan berganti ke Bahasa Jawa. Sebuah langkah pragmatis sekaligus sindiran menohok untuk menyentuh langsung nurani pengambil kebijakan di Jakarta.
Kalimat “Aja digawe guyonan, digawe lucu-lucuan…” (jangan dijadikan bahan bercanda atau lucu-lucuan) yang meluncur dari podium dewan luar negeri menjadi tamparan telak. Bahasa ibu yang di sini acapkali sekadar dipandang sebagai muatan lokal sekolah atau bahan guyonan di media sosial, justru digunakan bangsa lain untuk menyampaikan pesan kemanusiaan yang sangat mendesak.
Ada harapan dan makna tersirat yang cukup tebal dalam pilihan bahasa tersebut:
- Teguran atas Klaim dan Retorika Konyol: Penggunaan ungkapan Jawa ini menembak balik klaim bernada jumawa bahwa “Indonesia menyuplai oksigen untuk tetangga.” Pesannya tajam: ketika asap mengepul pekat hingga menutup sekolah, mematikan pariwisata, dan memicu sesak napas, retorika merasa ‘berjasa’ itu berubah menjadi lelucon yang hambar dan tidak berempati.
- Bahasa Rasa Kemanusiaan Lintas Batas: Karhutla bukan lagi komoditas negosiasi politik atau lempar-lemparan tanggung jawab antar-kementerian. Pilihan kata ngoko dan tembusan langsung ke elite kekuasaan menegaskan bahwa asap tidak mengenal batas wilayah—ia membuat rakyat Malaysia sesak napas dan membuat TKI/Pekerja Migran Indonesia di kebun-kebun sawit tidak bisa bekerja. Yang menderita adalah manusia riil di lapangan, bukan sekadar angka di laporan kementerian.
- Tamparan atas Aksesibilitas Komunikasi: Menyampaikan jeritan dalam bahasa ibu sang pemimpin adalah bentuk sindiran bahwa jalur diplomatik kaku tidak kunjung memadamkan api. Seolah bangsa tetangga harus ‘belajar bahasa leluhur’ agar seruan darurat mereka akhirnya didengar dan dieksekusi.
Sindiran dari sidang dewan di Kuala Lumpur ini menegaskan satu hal: ketika diplomasi resmi gagal memadamkan titik api, bahasa daerah terbukti lebih jujur dan tajam dalam membongkar absurditas penanganan bencana rutin ini. Saat orang lain memakai bahasa kita untuk menuntut hak paling mendasar—yaitu bernapas lega—rasanya tidak ada lagi ruang untuk kita menjadikannya bahan lelucon.
Kalimat “Aja digawe guyonan, digawe lucu-lucuan…” (jangan dijadikan bahan bercanda atau lucu-lucuan) yang meluncur dari podium dewan luar negeri menjadi tamparan telak. Bahasa ibu yang di sini acapkali sekadar dipandang sebagai muatan lokal sekolah atau bahan guyonan di media sosial, justru digunakan bangsa lain untuk menyampaikan pesan kemanusiaan yang sangat mendesak.
Ada harapan dan makna tersirat yang cukup tebal dalam pilihan bahasa tersebut:
- Teguran atas Klaim dan Retorika Konyol: Penggunaan ungkapan Jawa ini menembak balik klaim bernada jumawa bahwa “Indonesia menyuplai oksigen untuk tetangga.” Pesannya tajam: ketika asap mengepul pekat hingga menutup sekolah, mematikan pariwisata, dan memicu sesak napas, retorika merasa ‘berjasa’ itu berubah menjadi lelucon yang hambar dan tidak berempati.
- Bahasa Rasa Kemanusiaan Lintas Batas: Karhutla bukan lagi komoditas negosiasi politik atau lempar-lemparan tanggung jawab antar-kementerian. Pilihan kata ngoko dan tembusan langsung ke elite kekuasaan menegaskan bahwa asap tidak mengenal batas wilayah—ia membuat rakyat Malaysia sesak napas dan membuat TKI/Pekerja Migran Indonesia di kebun-kebun sawit tidak bisa bekerja. Yang menderita adalah manusia riil di lapangan, bukan sekadar angka di laporan kementerian.
- Tamparan atas Aksesibilitas Komunikasi: Menyampaikan jeritan dalam bahasa ibu sang pemimpin adalah bentuk sindiran bahwa jalur diplomatik kaku tidak kunjung memadamkan api. Seolah bangsa tetangga harus ‘belajar bahasa leluhur’ agar seruan darurat mereka akhirnya didengar dan dieksekusi.
Sindiran dari sidang dewan di Kuala Lumpur ini menegaskan satu hal: ketika diplomasi resmi gagal memadamkan titik api, bahasa daerah terbukti lebih jujur dan tajam dalam membongkar absurditas penanganan bencana rutin ini. Saat orang lain memakai bahasa kita untuk menuntut hak paling mendasar—yaitu bernapas lega—rasanya tidak ada lagi ruang untuk kita menjadikannya bahan lelucon. | FG12
