Jurnalkitaplus – Wacana penghentian ekspor gas ke negara tetangga yang dilontarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mencerminkan benturan antara retorika nasionalisme sumber daya dan realitas ketergantungan global yang rapuh. Langkah yang merespons arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna ini lahir dari dorongan untuk memprioritaskan ketahanan energi domestik serta melindungi industri dalam negeri yang selama ini kerap megap-megap kekurangan pasokan gas dengan harga kompetitif.
Kendati disambut antusias oleh para pelaku industri manufaktur dan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) sebagai momentum kebangkitan kapasitas produksi nasional, kebijakan ini menyimpan potensi bumerang ekonomi yang berbahaya jika dilakukan secara gegabah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2025 ekspor LNG Indonesia ke tiga negara tetangga terdekat—yakni Jepang, China, dan Singapura—mencapai total 7,1 juta ton.
Pengamat energi Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto mengingatkan bahwa penghentian ekspor dapat mengganggu sektor hulu (upstream) migas domestik sekaligus memantik risiko aksi balasan, mengingat Indonesia sendiri masih bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura.
Di sisi lain, pengajar Hubungan Internasional UI Emir Chairullah menekankan agar wacana ini tidak sekadar menjadi “gertak sambal” bernuansa politis tanpa kesiapan kemandirian energi yang matang. Pemerintah dituntut berhati-hati: alih-alih memperkuat kedaulatan, kebijakan populis tanpa kalkulasi matang justru berisiko melumpuhkan stabilitas ekonomi makro di tengah ketatnya rantai pasok global. | FG12
