Jurnalkitaplus – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Presiden menyebut laporan tersebut diterimanya dari Kapolri. Ia kemudian meminta aparat penegak hukum melanjutkan penyelidikan dan tidak ragu menindak perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan mencabut izin usaha korporasi apabila bukti pelanggaran telah dinyatakan kuat.
Sikap tersebut patut diapresiasi. Selama bertahun-tahun, karhutla berulang kali menimbulkan kerugian besar, mulai dari kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan masyarakat, lumpuhnya aktivitas ekonomi, hingga memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah. Namun, penanganan karhutla kerap lebih banyak berfokus pada pemadaman api, sementara pertanggungjawaban pihak yang diduga menjadi penyebabnya belum selalu terlihat tegas.
Jangan Berhenti pada Pernyataan
Data mengenai 95 korporasi tidak boleh berhenti sebagai pernyataan politik atau sekadar daftar indikasi. Pemerintah perlu memastikan seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka, profesional, dan berbasis bukti.
Aparat penegak hukum harus menjelaskan secara proporsional jenis dugaan pelanggaran yang dilakukan setiap korporasi, lokasi kejadian, status lahan, serta bukti yang mendasari penyelidikan. Langkah ini penting untuk menjaga asas praduga tak bersalah sekaligus mencegah munculnya tudingan bahwa penegakan hukum dilakukan secara tebang pilih.
Di sisi lain, korporasi yang terbukti bersalah tidak boleh berlindung di balik proses administratif yang berlarut-larut. Jika terdapat bukti pembakaran atau kelalaian dalam mencegah dan menangani karhutla, sanksi harus diberikan secara berlapis, baik administratif, perdata, maupun pidana.
Penindakan terhadap korporasi juga harus menyasar pengambil keputusan, bukan hanya pekerja lapangan atau individu yang berada di tingkat operasional. Dalam banyak kasus, pembakaran lahan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan, pembiaran, atau kelalaian dalam tata kelola perusahaan.
Pencabutan Izin Harus Terukur
Ancaman pencabutan izin merupakan instrumen penting untuk memberikan efek jera. Namun, kebijakan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Pencabutan izin tidak boleh digunakan semata-mata sebagai respons terhadap tekanan publik. Sebaliknya, keputusan itu harus didukung bukti kuat, proses hukum yang transparan, serta koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya tegas, tetapi juga memiliki legitimasi dan tidak mudah digugat.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pencabutan izin tidak menciptakan persoalan baru. Pemulihan lahan, perlindungan terhadap masyarakat sekitar, penyelesaian hak pekerja, serta pengawasan terhadap kawasan bekas konsesi harus menjadi bagian dari kebijakan lanjutan.
Negara Tidak Boleh Kalah
Pernyataan Presiden bahwa negara tidak boleh kalah menghadapi pihak-pihak yang melanggar pengelolaan sumber daya alam merupakan pesan yang tepat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Namun, prinsip tersebut harus diterjemahkan melalui kebijakan yang konsisten. Negara tidak cukup hanya hadir ketika bencana terjadi. Pengawasan harus dilakukan sejak tahap perizinan, pembukaan lahan, pengelolaan konsesi, hingga kewajiban perusahaan dalam mencegah dan menangani kebakaran.
Laporan mengenai dugaan laporan palsu yang berlangsung selama puluhan tahun juga perlu ditindaklanjuti secara serius. Jika benar terdapat manipulasi data atau informasi, persoalan itu tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Transparansi Menentukan Kepercayaan
Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penyelidikan terhadap 95 korporasi tersebut. Pemerintah perlu menyampaikan informasi secara berkala mengenai jumlah perusahaan yang diperiksa, status perkara, jenis pelanggaran, serta langkah hukum yang telah diambil.
Transparansi akan mencegah kasus ini menguap setelah perhatian publik beralih. Pengalaman penanganan karhutla menunjukkan bahwa konsistensi penegakan hukum jauh lebih penting daripada pernyataan keras yang hanya muncul saat kabut asap meluas.
Pemerintah juga perlu memperkuat partisipasi masyarakat dan organisasi lingkungan dalam pengawasan. Informasi mengenai titik api, konsesi perusahaan, perubahan tutupan lahan, dan hasil pemeriksaan harus dapat diakses publik sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.
Ketegasan Harus Dibuktikan
Presiden telah memberikan arahan yang jelas: penyelidikan harus dilanjutkan, pelanggaran harus ditindak, dan izin dapat dicabut apabila bukti telah kuat. Kini, publik menunggu pembuktian atas arahan tersebut.
Kasus 95 korporasi harus menjadi ujian keseriusan pemerintah dalam melindungi hutan, lahan gambut, dan keselamatan masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pencarian kambing hitam, tetapi harus membongkar seluruh rantai tanggung jawab di balik karhutla.
Jika terbukti bersalah, korporasi harus menerima sanksi yang setimpal. Jika tidak terbukti, pemerintah juga wajib menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka. Dengan cara itulah negara dapat menunjukkan bahwa penanganan karhutla bukan sekadar agenda politik, melainkan komitmen nyata untuk menegakkan hukum dan menjaga kekayaan alam Indonesia. | FG12
