Jurnalkitaplus — Pemerintah Iran secara tidak resmi melonggarkan penegakan aturan wajib jilbab di ruang publik, seiring memburuknya kondisi ekonomi dan meningkatnya ketegangan militer di kawasan. Pelonggaran ini terlihat dari munculnya perempuan di Teheran yang duduk di kafe terbuka tanpa jilbab, mengenakan atasan crop top, serta berpartisipasi dalam konser jalanan dan aktivitas olahraga bersama laki-laki tanpa penutup kepala.
Langkah ini diakui secara terbuka oleh Gholam-Ali Haddad-Adel, anggota Dewan Kebijaksanaan Iran dan mertua Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei, yang menyatakan bahwa otoritas “tidak dapat menekan pelanggaran jilbab seperti yang seharusnya karena kondisi perang”. Pernyataan tersebut menjadi pengakuan langka dari kalangan elit bahwa rezim membuat konsesi taktis atas salah satu pilar ideologisnya.
Tekanan dari Kalangan Konservatif
Namun, pelonggaran ini memicu gelombang kritik dari kalangan konservatif dan garis keras. Anggota parlemen Mohammad-Taghi Naghd-Ali menuduh pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian “mundur” dalam isu jilbab dan gagal menerapkan UU Hijab dan Kesucian yang masih tertunda. Komandan Garda Revolusi di provinsi Khorasan Utara mengumumkan akan mengaktifkan kembali kelompok yang bertugas memberi peringatan lisan kepada perempuan soal pakaian. Demonstrasi pro-pemerintah yang menuntut penegakan stricter juga digelar di Qom, Birjand, dan Isfahan.
Di sisi lain, universitas-universitas Iran sedang menyiapkan arahan baru terkait jilbab. Saeed Karami, wakil Kantor Perwakilan Pemimpin Tertinggi di Universitas, menyatakan aturan tersebut telah dirancang dan akan segera diterbitkan oleh Kementerian Sains dan Kesehatan.
Bayang-Bayang 2022: Protes Mahsa Amini
Pelonggaran ini tidak dapat dipisahkan dari gelombang protes besar-besaran yang dipicu kematian Mahsa (Jina) Amini pada September 2022. Wanita Kurdi berusia 22 tahun itu meninggal dalam tahanan Polisi Moral setelah ditangkap karena diduga mengenakan jilbab tidak sesuai aturan. Kematian memicu gerakan “Woman, Life, Freedom” (Zan, Zendegi, Azadi) yang menyebar ke seluruh Iran dan menjadi protes terbesar terhadap rezim dalam beberapa dekade.
Menurut Amnesty International, setidaknya 551 orang tewas — termasuk 49 anak-anak — dan lebih dari 22.000 ditangkap selama protes berbulan-bulan. Banyak perempuan Iran sejak itu menolak mengenakan jilbab di ruang publik, meski aturan masih berlaku secara formal.
UU Hijab dan Kesucian yang lebih keras hingga kini belum diberlakukan setelah Dewan Keamanan Nasional Instruksikan parlemen untuk tidak mengesahkannya — keputusan yang ditafsirkan sebagai upaya menghindari provokasi protes baru.
Strategi Represi yang Berubah
Alih-alih penegakan langsung di jalan, pemerintah Iran kini beralih ke tekanan ekonomi dan administratif. Dalam tiga minggu terakhir, setidaknya 42 kafe, restoran, toko, dan klub olahraga di 17 kota ditutup karena dianggap melanggar aturan jilbab, menurut laporan Iran International.
Namun, seperti ditegaskan seorang aktivis hak kepada Radio Free Europe/Radio Liberty, pelonggaran ini bukan berarti hukum berubah. Garis merah rezim tetap ada — hanya saja, kombinasi tekanan perang, ekonomi yang memburuk, dan memori kolektif protes 2022 membuat penegakannya semakin sulit dilakukan tanpa risiko destabilisasi.
Implikasi Jangka Panjang
Pelonggaran ini mencerminkan dilema rezim Iran: di satu sisi, harus mempertahankan citra ideologis di mata basis konservatif; di sisi lain, takut memicu gelombang protes baru yang bisa menggoyahkan stabilitas. Dengan inflasi tinggi, sanksi internasional, dan ketegangan regional dengan Israel dan AS, pemerintah Teheran tampaknya memilih “jeda strategis” — menunda konflik sosial internal sambil fokus pada ancaman eksternal.
Namun, bagi banyak perempuan Iran, ini bukan kemenangan, melainkan ruang napas sementara. Seperti kata seorang demonstran di Teheran yang diwawancarai CNN: “Kami tidak butuh izin mereka untuk bebas. Kami hanya menunggu saat yang tepat untuk mengambilnya.” | FG
