Jurnalkitaplus — Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu mulai memasuki fase konsolidasi politik. Sejumlah ketua umum partai politik yang berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diketahui telah bertemu untuk membicarakan sejumlah perubahan dalam aturan pemilu.
Pertemuan tersebut menjadi perhatian karena tidak melibatkan PDI Perjuangan yang berada di luar koalisi pemerintahan. Namun, pertemuan itu juga bukan forum resmi pembahasan RUU di DPR. Sekjen Partai Gerindra Sugiono membenarkan adanya pertemuan antarpimpinan partai tersebut. Gerindra diwakili Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad.
Salah satu isu yang mengemuka adalah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Gerindra menyatakan setuju dengan angka 5 persen. Sikap serupa sebelumnya juga disampaikan Partai Golkar dan PKS. Selain ambang batas, pembicaraan menyentuh desain pemilu agar lebih efektif dan efisien serta bagaimana suara pemilih dapat lebih optimal dikonversi menjadi kursi di parlemen.
Di sisi lain, posisi PDIP menjadi bagian penting dari dinamika pembahasan. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan partainya tidak merasa ditinggalkan. Namun, ia mengingatkan bahwa UU Pemilu pada akhirnya merupakan aturan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat sehingga pembahasannya tetap harus berlangsung melalui mekanisme DPR.
Menariknya, terdapat perbedaan informasi mengenai keterlibatan langsung Presiden Prabowo. Sugiono mengonfirmasi pertemuan para ketua umum partai koalisi, tetapi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membantah bahwa Presiden Prabowo yang mengumpulkan mereka untuk membahas RUU Pemilu. Dengan demikian, yang terkonfirmasi adalah adanya pertemuan antarpimpinan partai koalisi, sementara klaim mengenai Prabowo sebagai pihak yang mengumpulkan mereka dibantah Zulhas.
Sementara itu, proses formal di DPR tetap berjalan. Komisi II DPR memastikan Panitia Kerja RUU Pemilu akan dibentuk tahun ini. Pembahasan teknis nantinya mencakup penyusunan naskah akademik dan draf RUU sebelum masuk ke tahapan pembahasan lebih lanjut.
Dengan demikian, pertemuan elite partai menjadi salah satu bagian dari proses konsolidasi politik sebelum pembahasan formal RUU Pemilu di parlemen. Sejumlah isu strategis, terutama ambang batas parlemen, kini mulai mengerucut, tetapi keputusan akhirnya tetap harus melalui mekanisme pembentukan undang-undang di DPR.
Sumber: ANTARA
