Jurnalkitaplus – Indonesia baru saja mengetuk palu untuk masuk ke dalam gelanggang pertarungan energi surya tingkat global. Melalui peluncuran Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di Gilimanuk, Bali, pada akhir Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan visi besar pemerintah: mencapai target 100 GWp hanya dalam rentang waktu tiga tahun.
Secara narasi kebijakan, ini adalah langkah raksasa. Angka US$ 73 miliar (lebih dari Rp 1.140 triliun) diproyeksikan menggelontor sebagai investasi, menjanjikan efisiensi subsidi listrik hingga Rp 73,9 triliun per tahun, sekaligus membuka lebih dari 5,5 juta lapangan kerja baru. Pembangunan tahap awal yang merangkul 14 PLTS berkapasitas total 5,3 GWp di enam provinsi telah resmi dimulai.
Namun, di balik selebrasi pemancangan batu pertama (groundbreaking), ada jurang realitas yang menuntut kalkulasi matang.
Jurang Angka: 1,49 GW ke 100 GW
Untuk memahami betapa agresifnya target ini, mari melihat data dasar. Hingga akhir 2025, total kapasitas terpasang PLTS di Indonesia tercatat baru mencapai 1.494,1 megawatt (MW) atau sekitar 1,49 GW. Ini berarti target 100 GWp setara dengan 67 kali lipat dari seluruh daya PLTS yang berhasil dibangun Indonesia selama bertahun-tahun.
Bahkan proyek tahap pertama sebesar 5,3 GWp—yang sudah setara 3,5 kali kapasitas nasional saat ini—baru menyumbang 5,3% dari total tenggat yang dipatok. | FG12
Untuk mengejar sisa 98,5 GWp dalam kurun tiga tahun, Indonesia harus mengeksekusi kapasitas rata-rata 32,8 GWp per tahun. Sebuah kecepatan instalasi yang bahkan akan menguji kapasitas industri ketenagalistrikan negara maju sekalipun.
Bayang-Bayang Dominasi China
Skala ambisi 100 GWp menjadi kian mencolok saat disandingkan dengan peta kekuatan global.
Saat ini, puncak peta energi surya dunia hampir sepenuhnya dikuasai raksasa-raksasa asal Tiongkok. State Power Investment Corporation (SPIC), BUMN energi China yang menduduki takhta pemilik portofolio PLTS terbesar di dunia, memegang kapasitas terpasang sekitar 83,65 GW pada pengujung 2024.
Dengan kata lain, jika target 100 GWp nasional Indonesia tercapai, skala totalnya secara kolektif akan melampaui portofolio tunggal milik SPIC.
Namun, perbandingan ini juga mempertegas posisi tawar: sembilan dari sepuluh penguasa energi surya dunia berasal dari China (dengan NextEra Energy asal AS sebagai satu-satunya pengecualian). Dominasi Tiongkok ditopang oleh penguasaan rantai pasok hilir-ke-hulu, integrasi teknologi panel dan baterai, serta dukungan pendanaan yang masif.
Bagi Indonesia, ketergantungan pada rantai pasok global—khususnya dari China—akan menjadi variabel kunci dalam merealisasikan komitmen Local Content Requirement (TKDN) tanpa memicu lonjakan biaya produksi.
PR Besar di Luar Seremonial
Niat melepaskan diri dari ketergantungan impor BBM, memensiunkan pembangkit diesel, serta membangun kemandirian energi desa adalah arah yang benar. Namun, mengubah dokumen perencanaan menjadi pasokan listrik stabil yang masuk ke dalam sistem transmisi menuntut penyelesaian sejumlah tantangan sistemik:
- Kesiapan Jaringan Transmisi (Smart Grid): Penambahan puluhan gigawatt energi yang bersifat terputus-putus (intermittent) membutuhkan modernisasi jaringan dan infrastruktur penyimpanan energi (Battery Energy Storage System/BESS) skala raksasa.
- Skema Pembiayaan dan Kepastian Pembeli (Off-taker): Menyerap investasi Rp 1.140 triliun memerlukan kepastian regulasi serta kejelasan peran PLN dan investor swasta dalam menyerap daya (power purchase agreement).
- Lahan dan Logistik: Pembebasan lahan berskala ribuan hektar dan kesiapan rantai pasok industri dalam negeri menjadi ujian teknis yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi di atas kertas.
Ujian Konsistensi
Langkah akselerasi transisi energi yang diambil pemerintah patut diberi apresiasi. Target 100 GWp memberi sinyal kuat kepada pasar global bahwa Indonesia siap menjadi pemain utama energi hijau.
Namun, transisi energi bukanlah perlombaan lari cepat (sprint), melainkan maraton yang membutuhkan ketahanan struktur, kepastian hukum, dan eksekusi teknis yang presisi. Tanpa penyelesaian pada hambatan transmisi, integrasi rantai pasok, dan iklim investasi, ambisi 100 GWp berisiko tertahan sebagai angka megah dalam dokumen perencanaan.
Kini, bola ada di tangan pemerintah dan pelaku industri: mampukah Indonesia membuktikan bahwa lompatan 67 kali lipat ini adalah transformasi nyata, bukan sekadar riak di permukaan?
