Jurnalkitaplus — Pemerintah belum akan langsung menerapkan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10. Meski sistem pembatasan tengah disiapkan, pelaksanaan kebijakan masih menunggu pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta evaluasi terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah ingin memastikan kebijakan subsidi bahan bakar minyak tersebut benar-benar menyasar kelompok yang berhak. Karena itu, kesiapan sistem dan keakuratan data menjadi dua faktor utama sebelum pembatasan dijalankan.
“Dinamika ekonomi dan masyarakat akan terus dilihat. Sistemnya kami siapkan, dan ketika sudah siap maka kebijakan bisa dijalankan,” ujar Purbaya di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Rencana tersebut mengarah pada pembatasan akses Pertalite bagi masyarakat dalam kelompok kesejahteraan tertinggi, khususnya desil 9 dan 10. Dalam klasifikasi desil, kelompok ini merepresentasikan lapisan masyarakat dengan tingkat kemampuan ekonomi relatif lebih tinggi dibanding kelompok penerima subsidi lainnya.
Data DTSEN Jadi Kunci
Pemerintah masih membenahi DTSEN yang akan digunakan sebagai basis penentuan kelompok masyarakat dalam kebijakan pembatasan Pertalite. Pembaruan data dinilai penting karena terdapat keluhan mengenai warga yang masuk kategori desil tertentu, tetapi merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan klasifikasi tersebut.
Purbaya mengatakan perbaikan basis data tengah dilakukan agar penyaluran subsidi tidak memunculkan kesalahan sasaran. Pemerintah berharap kualitas data DTSEN dapat lebih akurat pada tahun depan setelah proses pembenahan berlangsung.
Selama pembaruan data belum rampung, pemerintah membuka kemungkinan penanganan individual bagi masyarakat yang terdampak ketidaksesuaian klasifikasi. Artinya, warga yang dinilai keliru masuk kelompok pembatasan dapat ditangani berdasarkan kasus masing-masing.
Belum Ada Tanggal Berlaku
Hingga kini, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pemberlakuan pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil. Penyaluran Pertalite masih berlangsung seperti biasa karena kebijakan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan persiapan sistem.
Sebelumnya, pemerintah menyampaikan bahwa penerapan pembatasan dapat dilakukan secara bertahap. Kelompok desil 10 disebut berpeluang menjadi sasaran awal sebelum kebijakan diperluas ke kelompok desil 9, dengan tujuan menguji efektivitas mekanisme penyaluran subsidi.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi. Namun, tantangan terbesarnya bukan semata membangun sistem pembatasan, melainkan memastikan data sosial-ekonomi mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara adil dan mutakhir. | FG12
