Sejumlah negara di Asia mulai menerapkan kebijakan pemotongan pajak guna mendorong konsumsi masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan biaya hidup. Jepang, Filipina, dan Vietnam memilih memberikan insentif pajak dengan skema yang berbeda untuk menjaga daya beli warganya.
Di Jepang, pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi berencana memangkas pajak konsumsi untuk produk makanan dari 8 persen menjadi 1 persen selama dua tahun, mulai April 2027. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong belanja rumah tangga sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi.
Rencana itu telah memperoleh persetujuan Dewan Umum Partai Demokrat Liberal, partai yang memimpin pemerintahan Jepang. Selanjutnya, pemerintah bersama mitra koalisinya akan menyelesaikan proses internal sebelum kebijakan resmi diberlakukan.
Pemotongan pajak hanya berlaku untuk bahan makanan yang dibeli di toko dan tidak mencakup makanan yang dikonsumsi di restoran. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat inflasi.
Meski mendapat dukungan, sejumlah kalangan mempertanyakan dampaknya terhadap kondisi fiskal Jepang. Pajak konsumsi saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara dan menyumbang sekitar 30 persen dari total pendapatan pajak nasional. Di sisi lain, pemerintah juga tengah menanggung kebutuhan anggaran besar untuk berbagai program investasi jangka panjang.
Selain Jepang, pemerintah Filipina juga menyiapkan kebijakan perpajakan yang lebih ringan dengan meningkatkan batas penghasilan tahunan yang tidak dikenai pajak. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat sehingga konsumsi domestik tetap terjaga.
Sementara itu, Vietnam memilih memperpanjang kebijakan pengurangan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempertahankan aktivitas ekonomi, mendukung dunia usaha, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan tren sejumlah negara yang memanfaatkan instrumen fiskal untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan keringanan pajak, pemerintah berharap konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama perekonomian sekaligus membantu masyarakat menghadapi tekanan kenaikan biaya hidup. | FG12
