JURNALKITAPLUS — Realisasi belanja pemerintah untuk program prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat telah menelan anggaran sebesar Rp173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026. Lonjakan serapan program unggulan tersebut berjalan seiring dengan posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kini mencapai Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa hingga akhir Oktober 2026, program MBG telah menjangkau 58,2 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Suahasil menilai kualitas pelaksanaan program terus membaik berkat serangkaian reformasi yang dijalankan manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) sejak Juli 2026 lalu.
Pembenahan oleh BGN tersebut meliputi penguatan tata kelola menyeluruh, peningkatan standar keamanan, hingga pengetatan pengawasan operasional SPPG di lapangan. BGN juga memperketat verifikasi ketepatan sasaran penerima manfaat serta memperluas layanan ke wilayah afirmasi dengan mengoperasikan 1.500 SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) maupun kawasan dengan prevalensi stunting tinggi. Selain itu, BGN mulai menguji coba skema prasmanan di sekolah serta mengoptimalkan rantai pasok dan sumber daya manusia lokal.
Postur Defisit APBN Tetap Terkendali
Sejalan dengan masifnya penyaluran belanja negara untuk program prioritas seperti MBG, Kementerian Keuangan melaporkan postur defisit APBN per Oktober 2026 berada di angka Rp379,3 triliun atau 1,47 persen dari PDB. Suahasil menegaskan bahwa capaian defisit tersebut masih berada dalam jalur yang terukur menuju target desain anggaran tahun berjalan sebesar 2,85 persen terhadap PDB.
Dalam kesempatan yang sama, Suahasil turut meluruskan penggunaan istilah “tekor” yang kerap disematkan publik maupun media saat merujuk pada defisit APBN. Menurutnya, selisih antara pendapatan dan belanja negara merupakan desain kebijakan fiskal sejak awal untuk mendorong perekonomian, bukan kerugian komersial layaknya perusahaan.
Suahasil menekankan bahwa APBN tidak berorientasi pada untung dan rugi, melainkan instrumen penyaluran belanja negara untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, defisit anggaran merupakan bagian dari perencanaan fiskal yang terukur guna memastikan program-program prioritas pemerintah dapat berjalan optimal bagi seluruh rakyat. | FG12
