Jurnalkitaplus — Di balik hembusan uap beraroma buah dan klaim sebagai alternatif yang “lebih aman”, industri rokok elektrik (vape) kini berada di persimpangan jalan paling krusial. Narasi bahwa vape merupakan bagian dari gaya hidup modern runtuh seketika saat perangkat ini bertransformasi menjadi sarana penyusupan peredaran narkotika cair terorganisir. Negara kini dihadapkan pada dilema pelik: menegakkan benteng moral dan keselamatan publik, atau menimbang dampak sistemik terhadap perekonomian nasional.
Ketika “Liquid” Bertransformasi Menjadi Racun Narkotika
Perdebatan publik yang selama bertahun-tahun berputar pada isu kesehatan—seperti dampak nikotin adiktif serta aerosol kimia berbahaya terhadap paru-paru—kini bergeser ke ranah kejahatan luar biasa. Kerapuhan mendasar dari teknologi vape terletak pada kemasannya: cairan (liquid) maupun cartridge pod secara kasat mata hampir mustahil dibedakan antara perasa sintetis biasa dengan larutan yang telah dicampur zat psikotropika terlarang.
Salah satu zat berbahaya yang marak disusupkan adalah Etomidate, senyawa anestesi yang telah resmi dikategorikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Celah inilah yang dimanfaatkan jaringan pengedar narkoba untuk merambah segmen pengguna rokok elektrik tanpa mudah terdeteksi oleh pengawasan di lapangan.
Benteng Ketegasan di Tubuh Polri: Tanpa Kompromi
Menyadari ancaman nyata yang mengintai integritas institusi, Korps Bhayangkara mengambil tindakan paling cepat dan tegas. Melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menginstruksikan larangan total penggunaan vape bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP).
Kebijakan ini berlaku mengikat tanpa memandang jam dinas maupun lokasi, mencakup seluruh tingkatan mulai dari Mabes Polri hingga Polsek di pelosok daerah. Divisi Propam dan jaringan pengawasan publik disiagakan untuk menyisir setiap pelanggaran. Sanksi yang disiapkan tak main-main: hukuman disiplin bagi penggunaan cairan kimia non-narkotika, hingga ancaman sanksi pidana tegas apabila pemeriksaan laboratorium membuktikan adanya kandungan narkotika cair. Kebijakan ini menegaskan komitmen Polri dalam pembersihan internal (never ending war against narcotics).
Fatwa Haram MUI dan Desakan Payung Hukum Formal
Langkah tegas institusi kepolisian mendapatkan artikulasi keagamaan ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape di Indonesia. MUI menilai risiko kerusakan kesehatan dan potensi penyalahgunaan narkotika jauh melampaui kemudaratan rokok konvensional.
Fatwa MUI tersebut langsung direspons cepat oleh parlemen. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak pemerintah agar tidak berhenti pada norma keagamaan semata, melainkan segera menyusun undang-undang dan aturan hukum formal yang memiliki daya paksa. Tanpa payung hukum yang memuat sanksi pidana dan administratif yang jelas bagi produsen maupun konsumen, pembatasan vape dinilai hanya akan menjadi imbauan moral tanpa taji. Sejalan dengan itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengonfirmasi tengah mengkaji opsi penguatan regulasi, termasuk wacana melarang total peredaran vape di tanah air.
Dilema Ekonomi: Pengawasan Ketat vs Pelarangan Total
Di tengah gelombang desakan pelarangan total, suara kritis datang dari kalangan ekonom. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengingatkan pemerintah agar bertindak rasional dan berbasis data. Menurut INDEF, akar masalah utama terletak pada lemahnya pengawasan terhadap produk liquid ilegal tanpa pita cukai, bukan pada industri legal yang patuh regulasi.
Esther menyoroti bahwa pelarangan total justru berisiko memicu efek bumerang (backfire effect). Pengalaman dari Singapura—yang tetap mencatatkan tingkat konsumsi vape hingga 20 persen meski telah memberlakukan larangan total sejak 2020—menunjukkan bahwa larangan drastis tidak menghentikan permintaan, melainkan memindahkan transaksi ke pasar gelap (black market) yang tidak terawasi [28, 29]. Akibatnya, keselamatan konsumen makin terancam, penerimaan cukai negara melayang, dan ancaman lonjakan pengangguran membayangi ribuan tenaga kerja di rantai pasok industri ini [29, 30]. Solusinya, tegas INDEF, adalah memperketat pengawasan terhadap 5 persen produk ilegal bermasalah, bukan mematikan 100 persen ekosistem industri legal.
ASN di Pusaran Penggodokan Aturan: Menjaga Keteladanan Publik
Di tengah persimpangan antara isu keamanan, kesehatan, dan ekonomi, sorotan kini tertuju pada korps Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai benteng pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu pionir yang tengah aktif menggolongkan aturan larangan vape bagi seluruh pegawainya—mulai dari PNS, PPPK, hingga tenaga non-ASN.
Melalui penggodokan Surat Edaran (SE) oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Pemprov Jabar menegaskan bahwa penggunaan vape di lingkungan pemerintahan tidak hanya melanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR), tetapi juga mencederai kedisiplinan dan keteladanan moral aparatur. Penjatuhan sanksi disiplin secara berjenjang disiapkan bagi pegawai yang membandel.
Langkah penggodokan aturan ASN ini menjadi pesan gamblang bagi publik: ketika ancaman narkotika cair makin nyata mengintai lewat perangkat modern, negara memilih merapatkan barisan dari jajaran aparaturnya terlebih dahulu. Apakah regulasi lokal ini akan menjadi katalis bagi pelarangan nasional secara menyeluruh, ataukah pemerintah akan memilih jalan tengah regulasi super ketat? Publik kini menantikan keputusan akhir pemerintah dalam memutus mata rantai ancaman narkotika tanpa meruntuhkan iklim usaha nasional. | FG12
