JURNALKITAPLUS — Keputusan Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden ke-14 RI kepada pimpinan MPR di Senayan, Kamis (12/11/2026), membuka kembali lembaran sejarah politik Indonesia yang jarang terjadi. Dalam catatan ketatanegaraan Republik Indonesia, langkah pejabat tinggi negara melepas jabatan sebelum masa baktinya usai kerap menjadi penanda pergeseran peta kekuasaan, krisis legitimasi, hingga perubahan arah pemerintahan.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai keputusan Gibran berhenti dari kursi wakil presiden terjadi di tengah derasnya tekanan politik di parlemen melalui guliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) serta persoalan dokumen pendidikan yang membayanginya. Menurut catatan redaksi dan pemberitaan media nasional, peristiwa pada November 2026 ini sekaligus mengulang sejarah 70 tahun silam ketika kursi RI-2 ditinggalkan oleh pemegangnya di tengah jalan. Sepanjang perjalanan bangsa sejak kemerdekaan, terdapat tujuh peristiwa pengunduran diri pejabat tinggi negara yang memicu guncangan politik luas.
1. Wakil Presiden Mohammad Hatta (1 Desember 1956)
Sejarah mencatat guncangan politik pertama di level tertinggi eksekutif terjadi pada 1 Desember 1956, ketika Mohammad Hatta secara resmi meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden pertama RI. Langkah sang proklamator kemerdekaan ini secara otomatis mengakhiri simbol kepemimpinan Dwitunggal Soekarno-Hatta yang menjadi fondasi awal berdirinya Republik.
Dalam berbagai catatan sejarah nasional, keputusan Hatta dipicu oleh perbedaan prinsip yang kian tajam dengan Presiden Soekarno mengenai arah demokrasi, khususnya saat Soekarno mulai menggagas konsep Demokrasi Terpimpin, serta penyempitan peran wakil presiden dalam sistem pemerintahan parlementer. Dampak pengunduran diri Hatta sangat panjang karena kursi Wakil Presiden RI dibiarkan kosong selama lebih dari 16 tahun dan baru terisi kembali pada 1973 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
2. Eksodus 14 Menteri Ekonomi Orde Baru (20 Mei 1998)
Empat dekade berselang, gelombang pengunduran diri kolektif mengguncang jantung kekuasaan Orde Baru pada malam 20 Mei 1998. Sebanyak 14 menteri bidang ekonomi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita—termasuk Akbar Tandjung, Kuntoro Mangkusubroto, hingga Tanri Abeng—menggelar pertemuan darurat di Gedung Bappenas, Jakarta.
Di tengah krisis moneter 1998 yang melumpuhkan perekonomian nasional dan gelombang demonstrasi mahasiswa, ke-14 menteri tersebut sepakat menolak bergabung dalam rencana pembentukan “Kabinet Reformasi” yang digagas Presiden Soeharto. Surat pengunduran diri massal yang dikirimkan ke kediaman Soeharto di Jalan Cendana pada malam itu menjadi pukulan politik telak yang meruntuhkan sisa legitimasi pemerintahan saat itu.
3. Presiden Soeharto (21 Mei 1998)
Hanya berselang beberapa jam setelah menerima surat pengunduran diri para menteri kuncinya, peristiwa paling monumental dalam sejarah politik modern Indonesia terjadi pada Kamis pagi, 21 Mei 1998. Setelah berkuasa selama lebih dari tiga dekade, Presiden ke-2 RI Soeharto membacakan pernyataan berhenti dari jabatannya di Credential Room, Istana Merdeka, Jakarta, pada pukul 09.05 WIB.
Tekanan krisis ekonomi yang berkepanjangan, kerusuhan Mei 1998, pendudukan kompleks parlemen oleh ribuan mahasiswa, serta desakan pimpinan DPR/MPR membuat posisi Soeharto tidak lagi dapat dipertahankan. Keputusan mundur tersebut secara resmi menutup babak pemerintahan Orde Baru, membuka gerbang era Reformasi, dan mengantarkan Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden ke-3 RI.
4. Menko Polkam SBY dan Menko Kesra Jusuf Kalla (Maret–April 2004)
Dinamika pengunduran diri pejabat tinggi kembali memanaskan panggung politik menjelang Pemilihan Presiden langsung pertama pada 2004. Dua menteri koordinator di Kabinet Gotong Royong pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri memutuskan mundur secara berurutan, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 11 Maret 2004, yang kemudian disusul Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat M. Jusuf Kalla (JK) pada 19 April 2004.
Ketegangan hubungan politik di internal kabinet antara Megawati dan SBY melatarbelakangi langkah tersebut, yang berujung pada keputusan SBY dan Jusuf Kalla berpasangan sebagai penantang petahana. Strategi mundur dari kabinet itu terbukti mengubah konfigurasi elektoral nasional hingga mengantarkan pasangan SBY-JK memenangkan Pilpres 2004.
5. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Mei 2010)
Pada era pemerintahan Presiden SBY periode kedua, kabar mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 5 Mei 2010 sempat memicu reaksi keras di pasar keuangan domestik maupun global. Sri Mulyani memilih melepas jabatannya sebagai bendahara negara untuk menerima penugasan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank) di Washington D.C., Amerika Serikat.
Keputusan tersebut berlangsung di tengah tekanan politik berkepanjangan di parlemen terkait polemik dana talangan (bailout) Bank Century serta gesekan di internal koalisi partai pendukung pemerintah. Reputasi internasionalnya sebagai penjaga kredibilitas fiskal membuat pengumuman pengunduran dirinya sempat memicu fluktuasi pada indeks saham dan nilai tukar rupiah sebelum akhirnya mereda seiring penunjukan penggantinya.
6. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (7 Desember 2012)
Dua tahun kemudian, sejarah birokrasi era Reformasi mencatat babak baru ketika Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengumumkan pengunduran dirinya pada 7 Desember 2012. Andi tercatat sebagai menteri aktif pertama dalam sejarah Indonesia yang langsung meletakkan jabatan sesaat setelah menyandang status tersangka kasus korupsi.
Langkah itu diambil setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Keputusan Andi menjadi preseden etika pemerintahan bagi sejumlah menteri pada periode-periode berikutnya yang turut mengundurkan diri ketika terjerat proses hukum di lembaga antirasuah.
7. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (12 November 2026)
Rangkaian sejarah pengunduran diri pejabat tinggi negara kembali bertambah pada 12 November 2026 lewat keputusan Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatan Wakil Presiden ke-14 RI. Menurut keterangan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra serta pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, pemerintah menghormati langkah konstitusional Gibran demi menjaga stabilitas jalannya pemerintahan.
Berhentinya Gibran terjadi berdekatan dengan eksodus sejumlah pendiri dan petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta tokoh organisasi relawan Projo yang oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah dibaca sebagai pergeseran konfigurasi kekuasaan menuju Presiden Prabowo. Pasca-pengunduran diri Gibran, Presiden Prabowo segera mengundang para ketua umum partai politik koalisi ke Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas dua nama calon wakil presiden pengganti yang akan diusulkan kepada MPR guna menuntaskan sisa masa bakti sekitar tiga tahun ke depan.
