JURNALKITAPLUS — Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia resmi lowong menyusul keputusan Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (12/11/2026). Langkah mundur putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut diambil di tengah bergulirnya tekanan politik di DPR terkait polemik syarat pendidikan, dan langsung direspons oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua MPR Ahmad Muzani yang menyatakan menghormati keputusan tersebut demi menjaga stabilitas pemerintahan.
Untuk menindaklanjuti kekosongan posisi RI-2 selama sisa masa bakti sekitar tiga tahun ke depan, Presiden Prabowo Subianto mengagendakan pertemuan bersama para ketua umum partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Sesuai ketentuan konstitusional yang dijelaskan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, presiden memiliki kewenangan penuh mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, meski Prabowo memandang perlu berdialog terlebih dahulu dengan seluruh pimpinan partai pengusung pada Pilpres 2024 sebelum mengambil keputusan akhir.
Sikap Resmi Partai Demokrat
Menjelang dan merespons rangkaian pembahasan pengisian kursi wakil presiden tersebut, Partai Demokrat menegaskan sikap politiknya untuk tidak ikut menyodorkan kader maupun nama kandidat pengganti Gibran. Pernyataan tegas itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” ujar AHY di hadapan awak media.
Sikap resmi tersebut sekaligus mempertegas posisi Demokrat yang sebelumnya juga disampaikan melalui jajaran pengurus pusat bahwa partai berlambang bintang mercy itu menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif dan kebijaksanaan pengusulan dua nama calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Demokrat menilai proses pengisian jabatan wakil presiden harus dikembalikan sepenuhnya pada koridor konstitusi dan kebutuhan Presiden dalam menuntaskan agenda pemerintahan hingga 2029.
Dengan tidak mengajukan nama kandidat, Partai Demokrat memilih memosisikan diri sebagai mitra koalisi yang mendukung penuh keputusan akhir Presiden Prabowo maupun mekanisme pemilihan selanjutnya yang akan bergulir di MPR. | FG12
