JURNALKITAPLUS — Lanskap politik nasional mengalami pergeseran tajam menyusul keputusan Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden ke-14 RI kepada pimpinan MPR di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (12/11/2026). Langkah mundur putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi puncak dari serangkaian keretakan di lingkaran politik Jokowi sekaligus memicu konsolidasi cepat di kubu Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan Gibran melepas kursi RI-2 diambil di tengah derasnya tekanan politik, termasuk bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh ratusan anggota DPR terkait polemik syarat pendidikan. Presiden Prabowo Subianto, didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani di Istana Merdeka, menyatakan menghormati dan mendukung keputusan Gibran yang dinilai sebagai langkah untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, di balik mundurnya Gibran, dinamika drastis tengah terjadi pada simpul-simpul kekuatan politik yang selama ini menopang keluarga Solo.
Eksodus di Sirkel Jokowi dan Penyelarasan Ulang Elite
Berhentinya Gibran terjadi nyaris bersamaan dengan eksodus sejumlah tokoh kunci dari wadah politik yang berafiliasi erat dengan Jokowi. Pada Senin (9/11/2026), tiga pendiri sekaligus petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha—resmi mengundurkan diri dari keanggotaan partai dengan alasan ingin fokus menjalankan tugas di kabinet Prabowo. Langkah serupa juga diambil oleh tokoh sentral organisasi relawan Projo, Panel Barus, yang memilih mundur dari kepengurusan demi mengawal agenda pemerintahan Prabowo.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai rangkaian peristiwa ini sebagai penanda merosotnya pengaruh politik Jokowi. Menurut Dedi, absennya basis partai politik yang menyokong Gibran secara langsung di parlemen membuatnya rentan terhadap tekanan DPR. Ia juga melihat bergesernya pusat kendali politik dari Solo ke Hambalang, termasuk tidak menutup kemungkinan bahwa pengunduran diri Gibran merupakan bagian dari kompromi politik di tingkat elite.
Senada dengan hal itu, pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, membaca eksodus para petinggi PSI dan Projo sebagai bentuk penyelarasan ulang (re-alignment) loyalitas para elite politik. Dengan melepaskan atribut partai maupun organ relawan yang identik dengan Jokowi, para aktor politik yang duduk di kabinet mengirimkan sinyal tegas bahwa kesetiaan mereka kini berada sepenuhnya di bawah komando Presiden Prabowo.
Bagi Gibran sendiri, melepas jabatan wakil presiden memang meredam eskalasi pemakzulan di parlemen, tetapi sekaligus memangkas instrumen kekuasaan dan panggung nasionalnya menjelang Pemilu 2029. Selain itu, persoalan dokumen pendidikan yang membelitnya berpotensi tetap berlanjut ke ranah hukum melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di tengah situasi ini, Jokowi dan Gibran dinilai perlu melakukan konsolidasi ulang ke akar rumput dan menjaga komunikasi non-konfrontatif dengan pemerintah agar jaringan politik mereka tidak sepenuhnya tergerus.
Prabowo Kumpulkan Pimpinan Parpol di Istana Bogor
Di saat lingkaran politik Jokowi tengah menghadapi ujian soliditas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak cepat mengisi kekosongan kursi wakil presiden. Pada Jumat (13/11/2026) sore ini, Prabowo mengundang para ketua umum partai politik ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini digelar untuk membahas dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran yang akan diusulkan kepada MPR guna melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan sekitar tiga tahun ke depan.
Sejumlah pimpinan partai telah mengonfirmasi agenda pertemuan di Istana Bogor tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron memastikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dijadwalkan hadir memenuhi undangan Presiden. Kabar pertemuan ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim, sementara Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menambahkan bahwa agenda di Istana Bogor turut dirangkai dengan penganugerahan bintang jasa bagi relawan serta tenaga kesehatan.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa secara konstitusional, pengusulan dua nama calon wakil presiden kepada MPR merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo. Meski demikian, Prabowo memandang perlu berdialog dengan seluruh partai koalisi pengusung pada Pilpres 2024—baik yang memiliki kursi di parlemen maupun non-parlemen—sebelum mengambil keputusan akhir. Pertemuan sore ini di Bogor menjadi penegasan konsolidasi kekuasaan di tangan Prabowo sekaligus penentu arah konfigurasi kepemimpinan nasional pasca-mundurnya Gibran. | FG12
