Jurnalkitaplus – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan sikap tegas terhadap lapangan padel yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ia meminta seluruh bangunan komersial tanpa PBG, termasuk lapangan padel, segera ditutup tanpa memberikan toleransi.
“Kalau ada bangunan yang belum ada PBG, terutama untuk komersial, terutama untuk misalnya padel, saya segera minta untuk ditutup. Enggak ada kompromi untuk itu,” ujar Pramono, seperti dikutip Kompas.com.
Penegasan itu disampaikan setelah area parkir lapangan padel di Jalan Kemang Selatan XII, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, mengalami longsor. Lapangan padel tersebut diketahui belum mengantongi PBG.
Pramono menegaskan kebijakan penertiban ini berlaku bagi semua pihak tanpa terkecuali. Ia menyatakan bangunan milik politisi maupun pejabat yang tidak memiliki PBG juga wajib ditutup.
“Bagi siapa pun yang tidak punya PBG, termasuk yang dimiliki oleh siapa pun, termasuk politisi atau pejabat, saya minta untuk ditutup,” ucap Pramono.
Sebenarnya, persoalan perizinan lapangan padel telah menjadi perhatian Pramono sejak beberapa bulan lalu. Pada Februari 2026, ia sudah memerintahkan penghentian kegiatan hingga pembongkaran lapangan padel yang tidak memiliki PBG.
“Bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha,” kata Pramono saat itu di Balai Kota Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Pramono juga menyebutkan bahwa dari total 397 lapangan padel yang tersebar di Jakarta, sebanyak 185 lapangan belum memiliki PBG. Ia meminta angka tersebut dipastikan oleh Citata, khususnya untuk lapangan yang tidak memiliki izin atau PBG.
Dengan demikian, pengelola lapangan padel yang belum melengkapi PBG berisiko menghadapi penutupan usaha, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan kompromi terhadap pelanggaran perizinan bangunan tersebut.
PBG adalah singkatan dari Persetujuan Bangunan Gedung, yaitu perizinan resmi dari pemerintah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan sesuai standar teknis yang berlaku. PBG kini menjadi pengganti IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
PBG memastikan bangunan legal serta memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keterjangkauan bagi penggunanya. Dokumen ini juga menjadi dasar penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang menunjukkan bangunan boleh digunakan. | FG12
