Jurnalkitaplus — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali meningkatkan tekanan terhadap Iran dengan mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi berat kepada negara mana pun yang memberikan bantuan kepada Teheran.
Ancaman tersebut disampaikan Trump melalui Truth Social, Rabu (19/8/2026), di tengah upaya Washington mengakhiri konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran.
Trump memperingatkan bahwa lembaga keuangan, perusahaan, bandara, maupun entitas pemerintah dari negara yang membantu Iran akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang sangat besar.
Ia juga mengisyaratkan penerapan perang ekonomi dan isolasi terhadap Iran dalam skala yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Trump belum menjelaskan secara rinci bentuk sanksi maupun negara yang berpotensi menjadi sasaran.
Kebijakan tersebut berpotensi memperumit upaya diplomatik sejumlah negara yang selama ini berusaha menjadi perantara dalam penyelesaian konflik.
Iran: Ancaman AS Tidak Akan Mengubah Sikap
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menilai ancaman Trump merupakan pengulangan kebijakan tekanan maksimum Washington yang selama ini dinilai gagal memaksa Iran mengubah kebijakannya.
Araghchi menyebut kebijakan tersebut justru dapat memperbesar persoalan ekonomi dan politik yang dihadapi Amerika Serikat.
Ia menilai istilah “Economic D-Day” yang digunakan Trump sebagai upaya mengalihkan perhatian dari persoalan ekonomi domestik AS, termasuk tingginya utang dan beban bunga.
Menurut Araghchi, Iran tetap membuka ruang dialog dengan Washington. Namun, perundingan tidak akan dilakukan dengan posisi Iran harus menyerah terhadap tekanan Amerika.
Teheran juga menuduh Washington menjalankan bentuk “terorisme ekonomi” yang berpotensi mengganggu perekonomian global serta kedaulatan negara lain.
Selat Hormuz Jadi Titik Kritis
Selain persoalan sanksi, konflik Iran-AS kini berhadapan dengan persoalan lain yang jauh lebih strategis, yakni masa depan Selat Hormuz.
Selat tersebut merupakan salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia. Sebelum konflik pecah, sekitar seperlima minyak yang diperdagangkan secara global melintasi jalur tersebut.
Amerika Serikat menjadikan pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai salah satu prioritas utama.
Namun, Iran masih mempertahankan tuntutannya. Teheran menginginkan Washington mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran, menghapus sanksi terhadap sektor minyak, serta membuka kembali aset Iran yang dibekukan di luar negeri.
Dua kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya diumumkan pada April dan Juni juga belum mampu menghasilkan perdamaian permanen. Bentrokan sporadis masih terjadi di sekitar kawasan tersebut.
Sementara Israel disebut telah menarik sebagian besar kekuatannya dari pertempuran.
UEA Ambil Langkah terhadap Iran
Tekanan terhadap Iran juga datang dari negara-negara di kawasan Teluk.
Uni Emirat Arab (UEA) pada Selasa (18/8) mengumumkan penghentian sementara kegiatan perdagangan, pertukaran komersial, dan transaksi keuangan dengan Iran.
Keputusan tersebut muncul setelah Kementerian Pertahanan UEA menyatakan mendeteksi dua rudal yang diluncurkan dari Iran dan kemudian jatuh ke laut. Iran membantah tuduhan tersebut.
Posisi UEA menjadi perhatian karena negara itu merupakan salah satu lokasi penting bagi kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
China Bisa Menjadi Faktor Penentu
Meski demikian, upaya Washington memperluas tekanan ekonomi terhadap Iran menghadapi tantangan besar.
China menjadi salah satu faktor paling penting. Data perusahaan analitik Kpler menunjukkan China membeli lebih dari 80 persen minyak Iran yang dikapalkan sepanjang 2025.
Artinya, jika AS benar-benar memperluas sanksi terhadap negara atau perusahaan yang membantu Iran, China berpotensi menjadi salah satu pihak yang terkena dampaknya.
Persoalannya, China juga memiliki posisi strategis bagi Amerika Serikat karena menjadi pemasok sejumlah komoditas penting, termasuk mineral tanah jarang yang dibutuhkan industri teknologi dan pertahanan.
Kondisi tersebut membuat perang ekonomi terhadap Iran berpotensi berkembang menjadi persoalan geopolitik yang lebih luas.
Tujuan Trump Bukan Sekadar Sanksi
Trump sendiri memiliki agenda yang lebih besar terhadap Iran.
Washington ingin mendapatkan kendali atas persediaan uranium Iran yang telah diperkaya hingga tingkat tinggi sekaligus mendorong kesepakatan baru yang lebih ketat terkait program nuklir Teheran.
Amerika Serikat sebelumnya secara sepihak keluar dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018.
Iran, yang merupakan negara pihak dalam Traktat Non-Proliferasi Nuklir, selama bertahun-tahun menyatakan program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan damai.
Di tengah ketegangan tersebut, arah diplomasi kedua negara juga belum sepenuhnya jelas.
Trump pada Selasa menyatakan tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Iran. Pernyataan itu berbeda dengan keterangan menantunya sekaligus utusan khususnya, Jared Kushner, sehari sebelumnya yang menyebut perundingan masih berlangsung dan bahkan semakin intensif.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa jalur diplomasi masih terbuka, tetapi berada di bawah tekanan militer dan ekonomi yang semakin besar.
Bagi Iran, tekanan tersebut belum cukup untuk memaksa Teheran menyerah. Bagi Washington, ancaman sanksi merupakan alat untuk meningkatkan posisi tawar.
Sementara bagi dunia internasional, persoalan paling mendesak adalah memastikan konflik tidak kembali meluas dan mengganggu jalur energi global, terutama di Selat Hormuz.
