Kemendagri siap memfasilitasi pembangunan ekosistem ekonomi kreatif di 30 kabupaten/kota pada tahun depan. Langkah ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung target nasional sebesar 8 persen. Menteri Tito Karnavian menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan anggaran daerah, yang selama ini masih terlalu bergantung pada sumber daya alam dan pajak.
Di sisi lain, usulan menarik muncul terkait pelaksanaan pilkada asimetris. Daerah dengan indeks pembangunan manusia tinggi dan minim konflik sosial-politik akan diprioritaskan untuk pilkada langsung. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan menjaga harmoni politik di tingkat daerah.
Kemendagri juga membuka peluang evaluasi sistem politik melalui omnibus law. Rencana ini mencakup penggabungan berbagai undang-undang terkait pilkada dan pemilu dalam satu payung besar, serupa dengan UU Cipta Kerja. Diskusi publik dan kajian bersama akan digelar awal tahun 2025, melibatkan masukan dari berbagai pihak, seperti Perludem dan CSIS.
Namun, problem pilkada serentak masih menjadi perhatian serius. Kedekatan waktu antara pilkada, pileg, dan pilpres dinilai menyulitkan kesiapan SDM serta membebani anggaran. Selain itu, tingkat partisipasi politik pada pilkada serentak cenderung lebih rendah dibandingkan pileg dan pilpres, menunjukkan adanya kejenuhan masyarakat.
Menteri Tito Karnavian, yang kini didampingi dua wakil, Bima Arya dan Ribka Haluk, optimistis dapat menjalankan program-program prioritas. Fokus utama lainnya adalah sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk isu strategis, seperti ketahanan pangan dan pengelolaan APBD yang lebih efektif.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kemendagri berkomitmen untuk mengevaluasi sistem demokrasi dan otonomi daerah. Tito menegaskan, otonomi tetap menjadi roh pemerintahan daerah, tetapi perlu pendekatan reward and punishment untuk memastikan pelaksanaannya lebih terarah.(FG12)