 |
| Gambar hanya ilustrasi |
Pajak adalah urat nadi negara, tapi penerapannya seringkali penuh tantangan. Di Asia Tenggara, sektor ekonomi informal menjadi batu sandungan utama. Menurut ADB, hampir 23 persen PDB Indonesia atau sekitar Rp 4.048 triliun belum tersentuh pajak, jauh melampaui rencana total belanja APBN 2025 yang Rp 3.621 triliun.
Rasio pajak Indonesia juga tertinggal dibanding Vietnam (16,21 persen) dan Thailand (17,18 persen). Padahal, hampir 29 persen pendapatan pemerintah Indonesia bersumber dari PPN. Ini menjadi alasan utama pemerintah mengandalkan pajak ini karena lebih stabil dan minim penghindaran.
Namun, keberhasilan penerapan PPN bukan tanpa tantangan. Ekonom Vietnam, Dinh Trong Thinh, misalnya, menilai penurunan PPN bisa mendorong konsumsi dan produksi. Vietnam sendiri sudah memangkas PPN menjadi 8 persen hingga Juni 2025. Langkah serupa diambil Thailand dengan menurunkan PPN ke 7 persen pada 2025, berharap konsumsi masyarakat meningkat di tengah tekanan ekonomi global.
Sebaliknya, Indonesia justru akan menyamai Filipina sebagai pemungut PPN tertinggi di ASEAN dengan tarif 12 persen mulai 1 Januari 2025. Sementara Singapura secara bertahap menaikkan GST hingga 9 persen, namun mengimbanginya dengan bantuan langsung tunai bagi warganya.
PPN memang dianggap "pajak adil" oleh IMF karena berlaku untuk semua, terlepas dari status sosial. Tetapi, konsumen sering kali menanggung beban berlipat karena pajak diterapkan di setiap mata rantai distribusi. Hal ini memengaruhi daya beli, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Ke depan, ASEAN menghadapi dua pilihan: menaikkan pajak demi kesehatan anggaran atau menurunkannya untuk mendorong konsumsi. Dalam situasi ekonomi global yang tidak pasti, setiap negara harus mencari formula terbaik untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. (FG12)