60 hari menjabat sebagai kepala negara per 20 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan kontroversial yang menuai kontra lantaran pernyataannya tidak propopulis yaitu tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Diawali dengan persetujuannya menaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen per Januari 2025, usul agar kepala daerah dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lagi seperti era ORBA hingga akan memaafkan koruptor yang bertobat atau mengembalikan uang hasil korupsi. Keputusan yang membuat tersenyum lega para bandit Koruptor.
Sangat berbeda dengan Negara tetangga yang menghukum koruptor dengan hukuman maksimal sampai mati dan memiskinkan keluarganya.
Ini pernyataan Presiden yang tidak propopulis dalam pekan terakhir:
1. Kenaikan PPN menjadi 12℅ per Januari 2025 sudah disetujuinya.
Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan pada Jumat sore, 6 Desember 2024.
2. Usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD
Kehendaknya disampaikan dalam pidato saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024. Dia mengatakan, dengan sistem pemilihan langsung, pilkada menelan biaya yang sangat mahal.
Prabowo mengatakan jika pilkada dipilih DPRD, negara bisa menghemat triliunan rupiah. Anggaran tersebut, ujar dia, bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.
3. Akan maafkan koruptor yang bertobat
Terbaru, ini pernyataan yang menyakiti rakyat. Prabowo mengatakan akan memberikan kesempatan kepada koruptor untuk tobat mengembalikan hasil curiannya. Hal ini dikatakannya saat menyampaikan pidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu 18 Desember 2024.
“Saya Minggu ini dalam rangka memberi kesempatan untuk tobat. Hey para koruptor atau yang pernah mencuri, kalau kembalikan yang kau curi akan saya maafkan,” katanya.
Mantan Menteri Pertahanan ini mengatakan bakal memaafkan para koruptor bila mengembalikan hasil curian uang rakyat. Prabowo akan membuka ruang supaya para koruptor mengembalikan hasil curian tanpa diketahui masyarakat.
Itulah bahasa politikus yang jika mengutip pernyataan Nikita Khrushchev, mantan Kepala Pemerintahan Uni Soviet : Jangan percaya kepada politikus, mereka berjanji akan membangun jembatan padahal tidak ada sungai.
Apakah janji-janji kampanye hanya sekedar pemanis mulut untuk mendapatkan simpati rakyat, dan akan mengulang 10 tahun ke belakang saat rakyat di php dengan ilusi semu Sang Penguasa Raja Jawa. Kita lihat 100 hari kiprah Kabinet Merah Putih dibawah Komando Sang Jendral. [MF]
Wallohu'alam